Bogor, 16-19 Oktober 2023

Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung diwakili Subkoordinator POH menghadiri agenda Lokakarya Ulasan Tindakan Pasca Kejadian Wabah PMK yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH Kementerian Pertanian berkerjasama dengan FAO ECTAD di Hotel Swiss Bell.

Pembukaan Lokakarya dipimpin oleh Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si. Acara lokakarya ini dihadiri oleh 

Perwakilan Eselon II Lingkup PKH, unsur dinas yang membidangi fungsi PKH (Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTB), perwakilan asosiasi (PDHI, Gapuspindo), serta staf Direktorat Keswan dan Direktorat Kesmavet.

Lokakarya diselenggarakan untuk mendiskusikan pelaksanaan rekomendasi dengan memperhatikan perkembangan situasi PMK di Indonesia saat ini, dengan hasil rumusan sebagai berikut:

1. Penilaian risiko penyebaran PMK di daerah tertular dan masuknya PMK di daerah bebas telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui penerbitan Kepmentan no 311 tahun 2023 tentang Penetapan Status Penyakit di 523 kab/kota seluruh Indonesia;

2. Perlunya menggunakan data tidak langsung (proxy) seperti pergerakan kendaraan, perdagangan hewan dan produk hewan, perbedaan harga di pasar untuk menilai jalur risiko penyebaran PMK;

3. Biosecurity terhadap pencegahan PMK sudah dilaksanakan dengan baik pada semua peternakan komersial dan pusat pembibitan namun perlu diperhatikan juga penguatan penerapan biosekuriti pada peternakan rakyat skala kecil;

4. Protokol untuk vaksinasi sudah dikembangkan yang dituangkan dalam Kepmentan 739 tahun 2022 tentang Standar Prosedur Vaksinasi PMK serta Kepmentan 510 tahun 2022 dan dilaksanakan dengan baik;

5. Penggunaan vaksin PMK dengan cakupan serotipe, formulasi yang digunakan sudah dikaji bersama-sama melibatkan beberapa pihak seperti komisi obat hewan, BPMSOH, Balai Veteriner, BRIN serta Pusvetma dan vaksin PMK yang digunakan menghasilkan antibodi protektif 80%;

6. Merekomendasikan penggunaan pengujian Bulk Milk Real Time RT-PCR untuk surveilans PMK yang lebih luas di Indonesia;

7. Merekomendasikan kajian terhadap efektivitas komunikasi risiko dan peningkatan kesadaran PMK yang sudah dilakukan selama ini sehingga pesan kunci yang disampaikan benar-benar sampai kepada beberapa pemangku kepentingan.

Aksi jangka panjang akan sangat tergantung pada pertimbangan Sosio ekonomi dan pada hasil kajian yang dilakukan mempertimbangkan biaya manfaat pemberantasan PMK. Jika diputuskan untuk memulai kebijakan pengendalian yang lebih agresif, bergerak menuju pemberantasan maka semua sektor ternak harus ditargetkan dalam program pengendalian PMK.